Perumda Air Minum

Danny Sedih Lihat PDAM Makassar, “Dulu Waktu Pak Haris Deviden Rp48 M”

Infoasatu.com,Makasssar— Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto hadir dalam acara HUT ke-97 PDAM Makassar di Aula Thirta Dharma, Perumda Air Minum Makassar, Jl Ratulangi.

Dalam sambutannya, dia mengaku sedih dengan kondisi PDAM Kota Makassar saat ini. Berbeda dengan jaman kepemimpinan Haris Yasin Limpo sebagai Dirut. Dia berhasil membukukan deviden sebesar Rp48 miliar.

“Saya cukup sedih, melihat apa yang ada di PDAM, padahal dulu PDAM memberikan kontribusi deviden ke pemerintah kota, terbukti di jamannya Pak Haris, itu deviden Rp 48 miliar,” ungkapnya.

Alasan PDAM kata Danny tak membayarkan deviden masih alasan 2009. Bahwa kalau tidak lewat 85 coverage pelayanan, maka tak perlu menyetor deviden.

“Waktu saya dilantik, saya tidak mau pakai itu pasal. Karena lebih bagus ada deviden, ternyata dipakai kembali aturan 2009 itu. Jadi saya bilang kalau tidak bisa beradaptasi saya kira harus bertindak tegas,” tegasnya.

Bahkan, PDAM Makassar kata Danny, memberikan hutang ke Pemkot sebesar Rp44 miliar.

Selain itu, Danny juga menilai PDAM Makassar terlalu “gemuk”. Karyawannya ada 1000 orang. Padahal idealnya lanjut Danny, cukup sekitar 400 pegawai saja.

“Yang saya tahu PDAM ini hanya butuh 400 pegawai, sekarang sudah 1000 lebih. Saya mau audit semuanya, agar dia bisa untung,” jelasnya.

Ia mengimbau agar PDAM Makassar dalam ulang tahunnya ke-97 bisa berubah. Bisa memberi kontribusi ke pemerintah kota.

Direktur Keuangan (Dirkeu), Asdar Ali mengaku mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Wali Kota Makassar. Menurutnya, apa yang disampaikan Wali Kota, demi kebaikan PDAM Makassar ke depan.

“Kami apresiasi tadi masukan Pak Wali, dan itu bagus untuk pengembangan PDAM ke depan. Apapun yang namanya owner atau pemilik harus kita ikuti, saya kira itu,” lanjutnya.

Baca Juga :  Dirut PDAM Makassar Beni Terjun Langsung Tindak Lanjuti Keluhan Pelanggan

Ia mengaku telah berdiskusi dengan Danny Pomanto terkait mengaudit PDAM melalui lembaga independen, seperti BPK, BPKP atau Inspektorat.

“Karena kalau ada permasalahan bisa lebih jelaskan, apa penyebab terjadinya itu, apa akibat dan bagaimana solusinya. Saya kira biar pemeriksaan ini yang membuktikan nanti, apa hasilnya,” paparnya.

Facebook Comments