KSP Mendengar: Tanggapan ForNas BTIka Sulsel, “Problem Utama Nasionalisme Kebangsaan”.

Infoasatu.com, Makassar – Selasa 17 November 2020 bertempat di Hotel Swiss Bell Makassar, Kantor Staf Presiden (KSP) melaksanakan suatu program yang sangat menarik dalam rangka menjaring langsung aspirasi dan catatan problem di masyarakat. Hadir sebagai Pemantik aspirasi delegasi utusan KSP, Bapak Dr. Ali Mochtar Ngabalin M.Si. Kegiatan ini dihadiri berbagai perwakilan komponen dan organisasi civil society di Makassar.

Dalam kesempatan itu penanggap pertama ketua Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Sulsel, Fajar Ahmad Huseini memberikan pandangan ulasannya terkait problem maraknya sentimen primordial identitas keagamaan yang kontraproduktif dengan kebhinnekaan yang merupakan hakikat konstitusi negara dan eksistensi bangsa. Menurut ketua ForNas BTIka Sulsel, ada tiga poin penting untuk membaca skema penyelesaian strategis terhadap masalah tersebut.

Pertama, soal strategi edukasi kebangsaan yang harusnya segera dibenahi secara maksimal dan taktis mengingat era lompatan teknologi informasi yang telah berubah secara radikal. Ini harus disadari oleh seluruh komponen masyarakat terutama Pemerintah, karena negara belakang ini faktanya telah seringkali kecolongan. Misalnya kita sebut saja, soal banyaknya kalangan oknum apratur negara (ASN), Polri, dan TNI yang terpapar semangat sektarian identitas keagamaan dan yang paling mengkhawatirkan kurikulum pendidikan kita sering sekali tersusupi muatan ajakan keagamaan yang sektarian. Itu artinya kita tidak memiliki sistem yang benar-benar memadai untuk bisa merawat ketahanan komitmen ideologi negara kita. Kedua, soal “produk kebijakan labelisasi keagamaan” pada Peraturan Daerah (Perda) yang faktanya justru secara langsung dan tidak langsung telah banyak memicu tindak intoleransi, karena bermuatan sentimen sektarian agama. Ketiga, soal UU sistem penyelanggaraan politik demokrasi kita, yang memang sangat bermasalah, contoh fakta ini begitu kasat mata bisa disaksikan bersama, bagaimana misalnya rutinitas penyelenggaraan pesta demokrasi, yang masih saja begitu leluasanya para kontestan menggunakan idiom-idiom sentimen labelisasi agama untuk meraih simpati, memperoleh dukungan elektoral pragmatisme politik. Ini jelas problem utama negara kita yang bisa dipastikan sangat beresiko, ibaratnya seperti api dalam sekam yang terus membara dalam perjalanan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Singkatnya kami di jajaran DPD ForNas BTIka Sulsel dan seluruh pihak civil society tentunya, yang berjuang untuk merawat komitmen ketahanan ideologi berbangsa dan bernegara, tidak bisa berbuat banyak tanpa kehadiran peran pihak Pemerintah secara maksimal untuk mengatasi problem utama tersebut, tutup Fajar.

Baca Juga :  Pasca Lebaran, Kemenko Polhukam Gelar Rapat Evaluasi

Ali Mochtar Ngabalin, dalam mersepon para penanggap setelah membuka kegiatan KSP Mendengar, menjelaskan dipenutupannya bahwa seluruh masukan kegiatan ini direkam. Dan beliau pastikan seluruh materi diskusi hari ini, akan diserahkan untuk ditonton nantinya secara langsung oleh Presiden RI, Ir. H. Jokowi Widodo. Dan insya Allah Pemerintah akan berusaha merespon semua masukan hari ini dengan maksimal, tutupnya.

Facebook Comments