Pemerintahan

(PPK) se-Kota Makassar Pertanyakan Dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang Tak Terbayarkan

Infoasatu.com,Makassar–Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Makassar mempertanyakan dana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang tak kunjung terbayarkan, kepada sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.

Salah satu, anggota PPK Kota Makassar, yang tak ingin disebutkan namanya, menyayangkan, padahal tahapan Pemilu 2024 akan berakhir namun haknya tak terbayarkan.

“Sejak bulan april 2023, SPPD kami tak terbayarkan, hanya dijanjikan selalu, padahal kami telah berulang kali memasukkan laporan,” ujarnya, sesuai keterangan rilisnya melalui WhatsApp, Selasa (2/4/2024).

Ia sangat berharap dana SPPD para anggota PPK se-Kota Makassar dapat diselesaikan secepatnya.

“Hak konstitusional orang yang telah mengabdi kepada Negara melalui Lembaga KPU tidak dibayarkan, setahun lebih tak terbayarkan, ketika ditanyakan kepada pihak sekretariat KPU Makassar, malah tak ada respon,” tuturnya.

Sementara itu, redaksi pedulirakyat.co.id berusaha konfirmasi Komisioner KPU Kota Makassar, namun tidak berhasil, sehingga berita ini diterbitkan. Dan redaksi pedulirakyat.co.id tetap menunggu komentar dari Komisioner KPU Kota Makassar.

Facebook Comments
Baca Juga :  Sekda Kota Makassar Hadiri Rapat Paripurna Tanggapan 9 Fraksi Terkait Tiga Ranperda